Jambi, Jinews.Id – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Jambi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Evaluasi tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal arah pembangunan dan kebijakan publik di Indonesia.
Ketua PKC PMII Provinsi Jambi jumawan menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dinilai belum berjalan optimal perlu dievaluasi demi memastikan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan rakyat.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah semakin menguatnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil. PKC PMII Provinsi Jambi menilai bahwa semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998 harus tetap dijaga. Organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk mengembalikan tentara ke fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, PKC PMII Provinsi Jambi juga menyoroti kondisi perekonomian nasional yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya produksi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Di bidang program strategis pemerintah, PKC PMII Provinsi Jambi turut meminta evaluasi menyeluruh terhadap regulasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai bahwa kedua program tersebut harus memiliki landasan regulasi yang kuat, mekanisme pengawasan yang transparan, serta pelaksanaan yang tepat sasaran agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
PKC PMII Provinsi Jambi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, akademisi, dan organisasi kemahasiswaan dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah. Menurut mereka, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan upaya konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
“Sebagai organisasi kader dan organisasi pergerakan, PMII akan terus mengawal setiap kebijakan publik serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Evaluasi terhadap Kabinet Merah Putih harus dilakukan secara objektif demi terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegas pernyataan PKC PMII Provinsi Jambi.
Melalui sikap tersebut, PKC PMII Provinsi Jambi berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat serta menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. (Df)
Discussion about this post